Tim Kampanye Nasional Capres-Cawapres Pilpres 2014

Tim Kampanye Nasional Capres-Cawapres Pilpres 2014

Tim Kampanye Nasional Capres-Cawapres Pilpres 2014

Tim Kampanye Nasional Capres-Cawapres Pilpres 2014
Image: Kompas Properti

Komisi Pemilihan Umum, Selasa (27/5), secara resmi telah menerima susunan dan personalia tim kampanye nasional dari pasangan Joko Widodo-Jusuf Kalla dan Prabowo Subianto- Hatta Rajasa. Tim sukses kedua pasangan calon presiden-calon wakil presiden ini mulai bertarung.

Tim kampanye Jokowi-JK dipimpin Tjahjo Kumolo. Adapun tim kampanye Prabowo-Hatta diketuai Mahfud MD.

Selaku penasihat, tim kampanye Jokowi-JK diisi lima ketua umum partai pendukung, yaitu Megawati Soekarnoputri, Surya Paloh, Muhaimin Iskandar, Wiranto, dan Sutiyoso. Selaku pengarah, nama yang menonjol antara lain Sidarto Danusubroto, KH Hasyim Muzadi, Sutrisno Bachir, Rusdi Kirana, Jenderal (Purn) Hendropriyono, Jenderal (Purn) Luhut Panjaitan, Laksamana (Purn) Tedjo Edy, Marsekal Madya (Purn) Ian Santoso, dan Alwi Shihab.

Sementara itu, tim kampanye Prabowo-Hatta tidak mencantumkan nama-nama ketua umum partai pendukung.

Dari 36 nama yang tersusun dalam dewan penasihat, nama yang menonjol antara lain Amien Rais, KH Maimoen Zubair, Akbar Tandjung, Ustaz Hilmi Aminudin, Hashim Djojohadikusumo, Marzuki Alie, Jenderal (Purn) Djoko Santoso, Mayjen (Purn) Syamsir Siregar, Slamet Effendy Yusuf, MS Hidayat, Tuty Alawiyah, dan Rhoma Irama.

Ketua Tim Kampanye Nasional Jokowi-JK Tjahjo Kumolo mengatakan, tim kampanye nasional merupakan tim yang bertugas mengoordinasikan berbagai kegiatan dan aksi untuk pemenangan capres dan cawapres Jokowi-JK.

”Secara administratif dan sesuai ketentuan KPU, tim kampanye hanya mengoordinasikan berbagai kegiatan, seperti sosial media, kegiatan kampanye terbuka dan tertutup, serta menyiapkan bahan-bahan kampanye,” katanya.

Akan tetapi, menurut Tjahjo, kekuatan atau kunci tim kampanye sebenarnya justru terletak pada tim-tim atau kelompok-kelompok sukarelawan yang menggerakkan berbagai elemen masyarakat di tingkat bawah, struktur organisasi partai politik pengusung pasangan Jokowi-JK, serta capres dan cawapres Jokowi-JK sendiri.

”Semua struktur partai, baik PDI-P, Nasdem, PKB, maupun Hanura, termasuk PKPI, digerakkan untuk memenangkan Jokowi-JK,” kata Tjahjo.

Calon anggota legislatif juga diminta untuk kembali turun ke lapangan dan memenangkan pasangan Jokowi-JK.

Secara terpisah, Ketua Tim Pelaksana Kampanye Nasional Prabowo-Hatta Mahfud MD juga menegaskan, perangkat untuk memenangkan Prabowo-Hatta, termasuk tim kampanye, sudah siap.

”Perangkat sudah siap, orang-orangnya juga lintas profesi. Ada tentara, jenderal polisi, akademisi, dari LSM banyak, aktivis politik juga banyak,” tutur dia.

Dengan komposisi tim kampanye yang berasal dari berbagai latar belakang, Mahfud meyakini dapat memenangkan Prabowo-Hatta. Selain itu, tim kampanye juga menyiapkan berbagai isu untuk mendekati masyarakat.

”Untuk masyarakat terdidik, kami dekati melalui perdebatan di televisi. Kalau masyarakat bawah pendekatannya lain lagi, seperti soal kebutuhan pokok, kesejahteraan, dan soal bagaimana mendapatkan sekolah yang baik,” ujar Mahfud.

Post: Print.Kompas.com

Link: http://print.kompas.com/KOMPAS_ART0000000000000000006881290
Image: Kompas Properti

JPPR: Publik Curiga Proses Rekapitulasi Suara Berjenjang Banyak Salah

JPPR: Publik Curiga Proses Rekapitulasi Suara Berjenjang Banyak Salah

JPPR: Publik Curiga Proses Rekapitulasi Suara Berjenjang Banyak Salah

Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum (KPU)

JAKARTA - Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) menilai saat ini publik menaruh kecurigaan besar menyusul proses rekapitulasi suara berjenjang melahirkan banyak kesalahan ketika rekapitulasi sampai di tingkat nasional di KPU RI.

Deputi Koordinator JPPR, Masykurudin Hafidz di Jakarta, Kamis (1/5/2014), menilai seharusnya rekapitulasi secara berjenjang menjadi alat dan mekanisme kontrol terhadap proses rekapitulasi sebelum dan sesudahnya.

Jika terdapat kesalahan penghitungan dan rekapitulasi dan TPS (C1) maka akan terkonfirmasi kesalahan tersebut di PPS (D1) dan kemudian dilakukan perbaikan, Jika terdapat kesalahan di PPS (D1) maka akan terkonfirmasi kesalahan tersebut dan diperbaiki di Kecamatan (D2) dan demikian seterusnya.

"Sayangnya, aspek perbaikan kesalahan administrasi dari proses rekapitulasi secara berjenjang ternyata tidak terjadi. Terbukti banyak penghitungan di tingkat nasional yang harus diulang dan dikoreksi kembali akibat dari kesalahan administrasi tersebut," ujar Masykurudin.

JPPR mencontohkan bagaimana rekapitulasi hasil perolehan suara parpol, calon anggota DPR dan DPD sejumlah provinsi ditunda pengesahannya karena proses rekapitulasi berjenjang sebagai alat kontrok kesalahan tak terjadi seperti di Riau, Banten, Lampung, Jawa Barat, Bengkulu, DKI Jakarta dan Aceh.

Lembaga pengawas di setiap tingkatan (PPL, Panwascam, Panwas Kab/Kota dan Bawaslu Provinsi) harusnya bisa memberi masukan atas kesalahan di tingkat KPPS, PPS, PPK, KPU Kab/Kota dan Provinsi. Sayangya mereka tak dapat sajikan data pembanding dari hasil pengawasannya.

Masifnya kesalahan administrasi ini, kata Masykurudin, memunculkan kecurigaan publik bahwa kesalahan administrasi tak hanya disebabkan oleh kelalaian para petugas KPPS, PPS, PPK dan KPU Kabupaten/Kota dan Propinsi.

"Tetapi juga ada indikasi sengaja memenangkan partai dan calon tertentu. Kesalahan rekapitulasi yang disengaja berhubungan langsung dengan kerjasama antara penyelenggara dan peserta Pemilu untuk mencari kemenangan lewat cara-cara tidak benar," tegasnya.

Post: TribunNews

Link: http://www.tribunnews.com/pemilu-2014/2014/05/01/jppr-publik-curiga-proses-rekapitulasi-suara-berjenjang-banyak-salah

JPPR Nilai Pemilu Tahun Ini Lebih Buruk dari Tahun 2009

JPPR Nilai Pemilu Tahun Ini Lebih Buruk dari Tahun 2009

JPPR Nilai Pemilu Tahun Ini Lebih Buruk dari Tahun 2009

Logistik Pemilu 

Deputi Koordinator Sekretariat Nasional Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) Masykuruddin Hafidz menilai proses penyelenggaraan Pemilu Legislatif 2014 lebih buruk daripada Pemilu Legislatif 2009.

Ini ditandai dengan banyaknya kesalahan dalam proses rekapitulasi suara dan potensi kecurangan masih terus terjadi.

“Proses rekapitulasi berjenjang yang dilakukan di berbagai tingkatan, mulai dari TPS hingga pusat, seharusnya bisa meminimalkan terjadinya kesalahan administrasi. Namun, proses rekapitulasi semacam itu menimbulkan semakin banyaknya ‘permainan’ dalam proses tersebut,” ujarnya.

Hafidz menambahkan, pada saat proses rekapitulasi inilah pemidahan suara dilakukan. Ini membuktikan adanya kerjasama antara penyelenggara pemilu, caleg-caleg parpol, dan pengawas pemilu.

Meski Komisi Pemilihan Umum (KPU) masih terus melakukan proses rekapitulasi suara pemilu legislatif (pileg) 2014 tingkat nasional. Proses ini ditengarai kecurangan karena banyak terjadi kesalahan dalam proses rekapitulasi suara.

Pengalihan suara antar caleg, baik dari parpol yang berbeda atau sama merupakan salah satu bentuk kecurangan yang dilakukan.

Wakil Sekjen Partai Golkar, Nurul Arifin mengatakan pada pileg 2014 ini banyak sekali ditemukan persaingan tidak sehat di antara calon anggota legislatif.

“Ini sama saja seperti perang saudara suriah, tidak beretika. Sesama saudara saling makan,” ucap caleg yang tidak lolos ke Senayan pada pileg 2014 ini, Kamis (1/5).

Nurul mengakui dengan sistem pemilu seperti ini, maka caleg yang berasal dari partai yang sama akan berkompetisi di tingkat internal. Sehingga kecurangan pengalihan suara antar caleg terjadi. Ini dilakukan oleh caleg yang menghalalkan segala cara untuk menang.

Ketua DPP NasDem bidang Hukum dan HAM, Taufik Basari mengatakan, kecurangan dalam pemilu terjadi karena adanya kesempatan.

“Praktik pengalihan suara antar caleg banyak sekali ditemui. Kecurangan seperti ini melibatkan penyelenggara pemilu, caleg itu sendiri dan tim suksesnya. Modus jual beli suara melalui tim sukses salah satu cara yang dilakukan,” ujarnya.

Taufik melanjutkan, Partai NasDem dengan tegas menolak segala bentuk kecurangan pemilu. “Oleh karena itu, DPP Partai NasDem sudah mengeluarkan surat edaran yang mengikat, siapapun caleg NasDem yang terbukti curang jika terpilih akan kami PAW-kan (Pengganti Antar Waktu) dan dikeluarkan dari partai,” papar pegiat antikorupsi ini.

“Kami akan tetap menjaga dan mempertahankan ‘ruh’ Partai NasDem sebagai partai yang mengusung resotasi perubahan, maka caleg yang melanggar akan ditindak,” tegas Taufik.

Post: Okemanado

Link: http://www.okemanado.com/2014/jppr-nilai-pemilu-tahun-ini-lebih-buruk-dari-tahun-2009/

Pileg 2014 Lebih Buruk dari 2009

Pileg 2014 Lebih Buruk dari 2009

Pileg 2014 Lebih Buruk dari 2009

Warga Mencelupkan Jarinya Ke Tinta Sidik Jari Pemilu Legislatif tahun 2014 setelah menggunakan hak pilihnya
- photo: ROL

Deputi Koordinator Sekretariat Nasional Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) Masykuruddin Hafidz menilai proses penyelenggaraan Pemilu Legislatif 2014 lebih buruk daripada Pemilu Legislatif 2009.

Ini ditandai dengan banyaknya kesalahan dalam proses rekapitulasi suara dan potensi kecurangan masih terus terjadi.

"Proses rekapitulasi berjenjang yang dilakukan di berbagai tingkatan, mulai dari TPS hingga pusat, seharusnya bisa meminimalkan terjadinya kesalahan administrasi. Namun, proses rekapitulasi semacam itu menimbulkan semakin banyaknya 'permainan' dalam proses tersebut," ujarnya.

Hafidz menambahkan, pada saat proses rekapitulasi inilah pemidahan suara dilakukan. Ini membuktikan adanya kerjasama antara penyelenggara pemilu, caleg-caleg parpol, dan pengawas pemilu.

Meski Komisi Pemilihan Umum (KPU) masih terus melakukan proses rekapitulasi suara pemilu legislatif (pileg) 2014 tingkat nasional. Proses ini ditengarai kecurangan karena banyak terjadi kesalahan dalam proses rekapitulasi suara.

Pengalihan suara antar caleg, baik dari parpol yang berbeda atau sama merupakan salah satu bentuk kecurangan yang dilakukan.

Wakil Sekjen Partai Golkar, Nurul Arifin mengatakan pada pileg 2014 ini banyak sekali ditemukan persaingan tidak sehat di antara calon anggota legislatif.

"Ini sama saja seperti perang saudara suriah, tidak beretika. Sesama saudara saling makan," ucap caleg yang tidak lolos ke Senayan pada pileg 2014 ini, Kamis (1/5).

Nurul mengakui dengan sistem pemilu seperti ini, maka caleg yang berasal dari partai yang sama akan berkompetisi di tingkat internal. Sehingga kecurangan pengalihan suara antar caleg terjadi. Ini dilakukan oleh caleg yang menghalalkan segala cara untuk menang.

Ketua DPP NasDem bidang Hukum dan HAM, Taufik Basari mengatakan, kecurangan dalam pemilu terjadi karena adanya kesempatan. 

"Praktik pengalihan suara antar caleg banyak sekali ditemui. Kecurangan seperti ini melibatkan penyelenggara pemilu, caleg itu sendiri dan tim suksesnya. Modus jual beli suara melalui tim sukses salah satu cara yang dilakukan," ujarnya.

Taufik melanjutkan, Partai NasDem dengan tegas menolak segala bentuk kecurangan pemilu. "Oleh karena itu, DPP Partai NasDem sudah mengeluarkan surat edaran yang mengikat, siapapun caleg NasDem yang terbukti curang jika terpilih akan kami PAW-kan (Pengganti Antar Waktu) dan dikeluarkan dari partai," papar pegiat antikorupsi ini.

"Kami akan tetap menjaga dan mempertahankan 'ruh' Partai NasDem sebagai partai yang mengusung resotasi perubahan, maka caleg yang melanggar akan ditindak," tegas Taufik.

Post: ROL

Link: http://www.republika.co.id/berita/pemilu/berita-pemilu/14/05/01/n4wd6o-pileg-2014-lebih-buruk-dari-2009

Rekapitulasi Suara Berpotensi Molor

Rekapitulasi Suara Berpotensi Molor

Rekapitulasi Suara Berpotensi Molor

Rekapitulasi Suara Berpotensi Molor

JAKARTA – Rekapitulasi nasional hasil penghitungan suara pemilu legislatif (pileg) yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) sejak dimulai Sabtu (26/4), masih berjalan alot. Sejauh ini dari 33 provinsi, KPU baru mengesahkan delapan provinsi.

"Terkait rekap yang kesannya lambat memang hari pertama itu terlihat belum menemukan pola rekap sehingga di hari pertama banyak perdebatan dan konfirmasi yang harus dijelaskan. Namun, hari berikutnya sudah ada kesepahaman terkait beberapa soal yang tidak perlu diperdebatkan dengan panjang," kata komisioner KPU, Juri Ardiantoro, di Jakarta, Rabu (30/4).

Delapan provinsi yang sudah disahkan hasil perolehan suaranya baik DPR RI maupun DPD RI adalah Bangka-Belitung, Kalimantan Barat, Gorontalo, Jambi, Bali, Sumatra Barat, Kalimantan Tengah, dan NTB.

Selain itu, ada tujuh provinsi lain yang sudah direkap, tetapi pengesahannya ditunda karena ditemukan banyak masalah. Ketujuh provinsi itu meliputi Riau, Banten, Lampung, Jawa Barat, Bengkulu, DKI, dan Aceh.

Rekapitulasi memang diwarnai banyak protes terkait beberapa provinsi terutama yang akhirnya diputuskan ditunda. Masalah yang muncul mulai dari sekadar salah tulis hingga kejanggalan jumlah suara.

Sementara itu, Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) mengimbau agar penyelenggara pemilu baik KPU maupun Bawaslu segera mengidentifikasi kecurangan-kecurangan yang terjadi saat pada pileg kemarin. Hal itu harus segera dilakukan agar kemungkinan terjadinya kecurangan pada pemilihan presiden (pilpres) Juli mendatang bisa diminimalisir.

"Identifikasi kecurangan di bawah harus segera di-follow up, jangan menunggu di akhir seperti ini. Kalau semua persoalan di semua level, di kecamatan misalnya, proses rekap berjenjang itu maka tidak perlu lagi persoalan ke pusat. Nah, baik KPU dan bawaslu harus menjadikan ini sebuah pembelajaran pilpres ke depan," kata Kornas JPPR, M Afifuddin, seusai pemaparan “Hasil Pemantauan JPPR Pemilu Pasca Hari H” di Media Centre KPU, Jakarta, Rabu.

Sementara itu, terkait perhitungan suara yang dilakukan saat ini, JPPR berkesimpulan masih banyak masalah. "Proses yang terjadi dalam pileg kemarin sangat bermasalah dari sisi kecurigaan ketika proses rekapitulasi nasional semua partai mengajukan gugatan atas kecurigaan-kecurigaan yang ada," tandasnya.

Tak Lebih Baik

Para pemantau dan penggiat kepemiluan menilai kualitas pesta demokrasi 2014 tak lebih baik dari pemilu sebelumnya. Bahkan, dalam pesta politik kali ini, praktik politik uang kian membuat miris karena diperagakan dengan vulgar dan melibatkan para penyelenggara pemilu.

"Pemilu legislatif kali ini ternyata masih jauh dari harapan. Semangat dan nilai-nilai demokrasi, sama sekali tak nampak, dicederai oleh praktik curang politik uang yang makin terang-terangan," kata Wakil Sekretaris Jenderal Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP), Jojo Rohi, di Jakarta, Rabu.

Jojo pun menilai Pemilu 2014 belum bisa dikatakan berhasil menjadi pesta rakyat yang mendorong penguatan bangunan demokrasi. Pesta politik, masih ditopang oleh praktik politik uang. Politik masih dimaknai sebagai ajang transaksi, bukan arena saling tawar gagasan dan ide. Pada akhirnya yang lolos adalah mereka yang tak segan menghalalkan segala cara untuk lolos. Parlemen pun akan banyak diisi oleh politisi pragmatis, bukan pekerja politik yang sarat dengan ide dan gagasan perubahan. "Ini berbahaya sekali," kata Jojo.

Maka kata Jojo, bisa dikatakan, Pemilu 2014 terkepung politik uang yang semakin vulgar dan brutal. Gejalanya bisa dilihat dari banyaknya kasus manipulasi suara atau penggelembungan suara, tidak sinkronnya angka-angka perolehan suara dengan jumlah pemilih, seperti kasus suara melebihi DPT (daftar pemilih tetap) dan DPKTb (daftar pemilih khusus tambahan).

Lebih miris lagi, praktik lancung itu banyak melibatkan penyelenggara pemilu. "Jadi, secara kualitatif mutu demokrasi prosedural via pemilu hancur lebur oleh masifnya politik uang yang melibatkan penyelenggara pemilu," katanya.

Sementara itu, Koordinator Sinergi Masyarakat untuk Demokrasi Indonesia (SIGMA), Said Salahuddin, menilai kualitas pemilu kali ini mungkin terburuk di antara pemilu-pemilu yang pernah digelar. Parameternya bisa dilihat dari berbagai masalah yang muncul di setiap tahapan. Dalam tahapan verifikasi partai, misalnya, muncul masalah. 

Belum lagi, kata Said, dengan banyaknya kasus pemungutan suara ulang. Ia pun mengkhawatirkan tenggat pengesahan rekapitulasi suara secara nasional pada 9 Mei nanti bakal terlampaui. Sebab, banyak pula daerah yang pengesahan rekapitulasi suaranya molor dari tenggat yang ditetapkan oleh undang-undang. fdl/ags/N-1

Post: Koran Jakarta

Link: http://www.koran-jakarta.com/?11105-rekapitulasi%20suara%20berpotensi%20molor

JPPR: Pemilih Disabilitas Meningkat Tajam

JPPR: Pemilih Disabilitas Meningkat Tajam

JPPR: Pemilih Disabilitas Meningkat Tajam

Pemilih - Penyandang Disabilitas

Jakarta: Deputi Koordinator Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) Masykurudin mengaku bangga atas tingginya tingkat partisipasi kelompok penyandang disabilitas dalam Pemilu Legislatif lalu. Jumlahnya pun dinilai meningkat ketimbang Pemilu lalu.

"Saya senang sekali bahwa penyandang disabilitas pada Pemilu 2014 meningkat tajam," kata Deputi koordinator Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) Masykurudin di Gedung Komisi Pemilihan Umum (KPU), Rabu (30/4/2014).

Menurut Masykurudin peningkatan ini karena adanya sosialisasi yang dilakukan secara kontinuiti oleh PPUA Penca. "Saya cukup apresiasi dengan kinerja rekan kami di PPUA Penca dalam sosialisasi pemilu di tengah masyarakat Indonesia berkebutuhan khusus," kata Masykurudin.

Sementara itu, menurut Ketua Penca atau Pusat Pemilihan Umum Akses Penyandang Cacat (PPUA) Ariani menilai peningkatan pemilih di pemilu 9 April terbilang tinggi. "Peningkatan Pemilih pada rekan kami penyandang disabilitas cukup besar. Kami juga senang kalau ada kenaikan. Kenaikan mencapai 60 persen," kata Ariani di Gedung Media Center KPU, Rabu, (30/4/2014).

Ariani jelaskan kenaikan 60 persen ini adalah bagian dari skala 10-15 persen dari daftar penduduk Indonesia secara general. Artinya, kata dia, meningkat tajam. Ariani juga menjelaskan jika dikomparasikan dengan pileg 2019 silam, jumlah penyandang disabilitas tidak banyak. Penyandang disabilitas yang berpartisipasi tidak sampai 15 persen dari average kuota penyandang cacat di Indonesia. Sedangkan untuk kedepannya, Pemilu 2019, Ariani pastikan angka partisipasi penyandang cacat akan terus meningkat tajam.

" Untuk Pemilu 2019 kami akan usahakan akan lebih meningkat lagi dibandingkan tahun ini," kata dia.

Githa Farahdina

Post: MetroNews

Link: http://pemilu.metrotvnews.com/read/2014/04/30/236838/jppr-pemilih-disabilitas-meningkat-tajam