Pamflet: Yuk Datang! #PemilihMuda Ngobrol Santai Tentang Pemilu

Pamflet: Yuk Datang! #PemilihMuda Ngobrol Santai Tentang Pemilu

Pamflet: Yuk Datang! #PemilihMuda Ngobrol Santai Tentang Pemilu

Menjelang Pemilu, semakin banyak iklan partai politik bermunculan, semakin ramai fakta (juga desas-desus) didengungkan, dan semakin galau kita semua jadinya karena bingung mau memilih apa, siapa dan kenapa. Nah, buat kamu semua yang pingin ngobrol-ngobrol santai tentang Pemilu, gerakan anak muda dan kenapa kita anak-anak muda akhirnya "kesangkut" dengan semua hingar bingar ini, yuk hadiri rangkaian diskusi yang diadakan Pamflet pada hari Rabu-Sabtu, 2-5 April 2014 mendatang!

Antara Hak Asasi Manusia dan Pilihan Kita | Rabu, 2 April 2014 Pukul 17.00-20.00bersama Lia Toriana (Transparency International Indonesia) dan Malik Sepbin Diazin (Bersih2014)

Media Massa, Masa Sih? | Kamis, 3 April 2014 Pukul 17.00-20.00 bersama Roy Thaniago (Remotivi), Aryo Wisanggeni G. (Kompas), John Muhammad (Public Virtue Institute) dan Indah Yusari (Pamflet)

Golput: Mengubah Tanpa Memilih? | Jumat, 4 April 2014 Pukul 17.00-20.00 bersama AE Priyono (Public Virtue Institute), AyoVote dan Max Lane*

Anak Muda Main Netral | Sabtu, 5 April 2014 Pukul 17.00-20.00 bersama Mirwan Andan (ruangrupa), Fajri Siregar (CIPG) dan Barry (Parlemen Muda)

Bertempat di Teras Kita, Jalan Kemang Raya No. 83 H Lantai 3, Kemang, Jakarta Selatan (di depan restoran D'Cost Kemang, satu gedung dengan totok Anmo Peter Chung), rangkaian diskusi ini terbuka untuk umum dan gratis!

Kamu bisa menghubungi Indah di 08176875427 untuk bertanya lebih lanjut atau melakukan konfirmasi kehadiranmu. 

Sampai bertemu!

Post: Pamflet.or.id

JPPR: Caleg Mesti Mampu Beri Pendidikan Tolak Politik Uang

JPPR: Caleg Mesti Mampu Beri Pendidikan Tolak Politik Uang

JPPR: Caleg Mesti Mampu Beri Pendidikan Tolak Politik Uang

Politik Uang - Ilustrasi

Koordinator Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) Wilayah Kalimantan Barat, Ainur Hamidi berpendapat, fenomena money politik adalah tontonan yang dikomsumsi oleh masyarakat banyak, yang seharusnya tidak dilakukan oleh Calon Legislatif (Caleg) pada saat kampanye.

Menurutnya, caleg bukan hanya sekadar sosialisasi dengan harapan meraup suara, yang lebih penting adalah caleg juga mampu memberikan pendidikan pemilu kepada masyarakat agar dapat berdemokrasi dengan baik.

"Ada sebagian caleg bahkan penyelenggara pemilu yang menjadikan pesta demokrasi ini sebagai ladang penghasilan money politik. Sangat jauh dari tujuan pemilu dan demokrasi yang sebenarnya," ujarnya kepada Tribunpontianak.co.id, Minggu (30/3/2014). 

Penyelenggara pemilu, lanjutnya, yang seharusnya bersifat netral dan terbuka justru berani main mata dengan caleg caleg tertentu, menjual suara di TPS dengan harga yang sudah disepakati antara caleg, pemilih dan penyelenggara. "Ini memperburuk citra demokrasi indonesia," ungkapnya. 

Melalui JPPR, ia berharap kepada masyarakat untuk lebih selektif dalam menetukan pilihan, jangan terbuai hanya dengan rayuan uang Rp 50 ribu sampai Rp 100 ribu. Hal itu sama saja dengan menggadaikan masa depan dan nasib masyarakat dan rakyat indonesia untuk 5 tahun kedepan. 

"JPPR juga berharap kepada KPU untuk mengontrol PPS dan KPPS agar tidak melakukan kecurangan dalam pemilu, demikian halnya dengan Bawaslu untuk selalu melakukan monitoring terhadap Panwaslu, Panwascam dan PPL agar melakukan pengawasan dengan baik. Jangan sampai ada pihak dari panwas yang mengawal dan menjaga proses money politik berjalan dengan lancar," harapnya.

Post: Tribun News

Link: http://pontianak.tribunnews.com/2014/03/30/jppr-caleg-mesti-mampu-beri-pendidikan-tolak-politik-uang

Menggelar Kampanye Terbuka saat Libur, PPP Langgar Aturan KPU

Menggelar Kampanye Terbuka saat Libur, PPP Langgar Aturan KPU

Menggelar Kampanye Terbuka saat Libur, PPP Langgar Aturan KPU

PPP Kampanye Terbuka di BSD Tangerang Selatan (31-3-2014)
photo: TEMPO/Marifka Wahyu Hidayat

Untuk menghormati hari Raya Nyepi, Komisi Pemilihan Umum (KPU) meliburkan kampanye terbuka untuk semua Parpol. Toh, demikian, Senin, 31-03-2014, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), tetap menggelar kampanye di Lapangan BSD, Tangerang Selatan. Kampanye dihadiri Juru Kampanye Nasional PPP, Suryadarma Ali, melakukan orasi kampanye untuk partainya. 

Ribuan simpatisan Partai Persatuan Pembangunan, memadati Lapangan BSD Tangerang Selatan untuk memeriahkan kampanye terbuka. Artis dangdut ibukota menambah semarak kampanye. 

Padahal KPU secara tegas sudah menetapkan hari raya nyepi seluruh aktivitas kampanye terbuka partai politik diliburkan. Parpol yang menggelar kampanye terbuka dianggap melanggar. Dalam jadwal yang disusun KPU tanggal 31 Maret 2014 saat perayaan hari raya nyepi ditetapkan sebagai libur kampanye. Ketentuan penghentian kampanye terbuka ini tertuang dalam keputusan KPU nomor 267 tentang tanggal dan tempat pelaksanaan kampanye. 

Anggota Bawaslu, Muhammad, menilai PPP telah melanggar aturan kampanye dan akan segera menindak pelanggaran ini. PPP telah melanggar aturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) karena melaksanakan kampaye terbuka secara nasional pada saat Nyepi.
"PPP melakukan kampanye terbuka saat partai lain tidak melakukannya, dan ini dapat menimbulkan hal yang kurang bagus di Pemilu kita, kita akan tindak." ujarnya.

KPU Rilis 19 Lembaga Pemantau dan 56 Lembaga Survey Pemilu 2014

KPU Rilis 19 Lembaga Pemantau dan 56 Lembaga Survey Pemilu 2014

KPU Rilis 19 Lembaga Pemantau dan 56 Lembaga Survey Pemilu 2014

Launching-lembaga-Pemantau-
dan-lembaga-survey-pemilu-2014

Komisi Pemilihan Umum (KPU) merilis 56 lembaga survei dan 19 lembaga Pemilu 2014. Hal ini dilakukan agar koordinasi antar lembaga bisa berjalan dengan tertib dan bisa saling membantu.

Data KPU menyebutkan 19 lembaga pemantau tersebut sudah mendapat akreditasi. Sedangkan 56 lembaga survei sudah mendaftarkan diri ke KPU. Selain dari lembaga yang dirilis KPU maka dilarang untuk mempublikasikan hasil survei dan melakukan pemantaun Pemilu. Hal ini sesuai dengan UU no 8/2012 tentang Pemilu.

Daftar 19 Lembaga pemantau Pemilu 2014 yang telah terakreditasi KPU

1. Jaringan Pendidikan Pemilih Untuk Rakyat (JPPR)

2. Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPPP)

3. Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem)

4. Garda Santri Nusantara

5. Perhimpunan Indonesia untuk Buruh Migran Berdaulat (Migrant Care)

6. Pendiri Yayasan Kemanusiaan Erihatsu Samasuru Lesuri Tapirone

7. Perkumpulan Reclassering Indonesia

8. Yayasan Pembangunan Kwalitas Bangsa Cq Lembaga Study International Ora Et Labora

9. Lembaga Penelitian, Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES)

10. Partnership for Govermance Reform (Kemitraan)

11. LSM Pijar Keadilan

12. Aliansi Jurnalis Independen (AJI)

13. Perkumpulan Badan Eksekutif Litbang dan Advokasi Sosial (BELAS)

14. Laskar Anti Korupsi Indonesia (LAKI)

15. Himpunan Insan Pers Seluruh Indonesia (HIPSI)

16. Lembaga Pemantau Penyelenggara Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (LP3-NKRI)

17. PT CYRUS Nusantara

18. Institute for Democracy, Politics and Human Right (Indepth Indonesia)

19. Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI)

Daftar 56 Lembaga Survei Pemilu 2014

1. PT Lingkaran Survei Kebijakan Publik

2. PT Citra Komunikasi LSI

3. PT Konsultan Citra Indonesia

4. Media Survei Nasional

5. PT Citra Publik Indonesia

6. PT Indikator Politik Indonesia

7. PT Data Lembaga Survei Indonesia (LSI)

8. PT Lingkaran Survei Indonesia (LSI)

9. PT Roy Morgan Research

10. Lembaga Jaringan Isu Publik

11. PT Cyrus Nusantara

12. PT Citra Publik

13. PT Media Survei Indonesia

14. Saiful Mujani Research and Consulting

15. CIRUS Surveyors Group

16. Lembaga Survei Nasional

17. Pusat Data Bersatu

18. Lembaga Survei Jakarta

19. Pol-Tracking Indonesia

20. Indopoling Network Research, Strategy and Consulting

21. Political Communication Institute

22. Markplus Insight

23. Indonesia Research Centre (PT Pusat Riset Indonesia)

24. Pusat Kajian Kebijakan san Pembangunan Strategis (Puskaptis)

25. PT Indo Barometer

26. Charta Politika Indonesia

27. Polmark Indonesia

28. Jaringan Suara Indonesia (JSI)

29. Studi Suara Rakyat (SSR)

30. Lentera Data Riset

31. Lembaga Polling Indonesia (LPI)

32. Political Weather Station

33. Lembaga Klimatologi Politik

34. New Indonesia (Yayasan Lembaga Survei Publik Bekasi)

35. Puslitbang Diklat LPP RRI

36. PT Kompas Media Nusantara

37. Institute for Strategic and Development Studies

38. PT Alvara Strategi Indonesia

39. Politicawev.com (PT Tridaya Nusantara Internasional)

40. Lembaga Survei Independen Nusantara (LSIN)

41. PT Premiere Epsilon Indonesia

42. Soegeng Sarjadi School of Government (Yayasan Indonesia Cerdas Soegeng Sarjadi)

43. Indonesia Research and Survey (IRES)

44. Citra Survei Indonesia (CSI)

45. PT Indo Survey dan Data Strategy (ISS)

46. PT Tylor Nelson Sofres Indonesia

47. Populi Center

48. Lembaga Real Count Nusantara

49. Nurjaman Center For Indonesian Democrazy (NCID)

50. Lembaga Pemilih Indonesia

51. Survei dan Polling Indonesia (SPIN)

52. Indonesia Survey Center (JSC)

53. Founding Father House (Graha Bapak Pendiri Bangsa)

54. Litbang Koran SINDO (PT. Media Nusantara Indonesia)

55. Riset Kebijakan dan Otonomi Daerah (Rekode)

56. Losta Institute

Post: LintasPeristiwa

Link: http://www.lintasperistiwa.com/2014/03/ini-56-lembaga-survei-dan-19-lembaga.html

JPPR: Soal Ketegasan Bawaslu harus Contoh KPK

JPPR: Soal Ketegasan Bawaslu harus Contoh KPK

JPPR: Soal Ketegasan Bawaslu harus Contoh KPK

Bawaslu

Koordinator Nasional Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) Muhammad Afifuddin menyebut, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) harus mencontoh ketegasan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam menindak pelanggar. Pasalnya, Bawaslu dianggap melempem menindak pelanggaran kampanye yang terus berulang.

"KPK saja tegas, kenapa Bawaslu tidak bisa?, Toh sama-sama lembaga negara," kata Afifuddin dalam pernyataan pers yang diterima Metrotvnews.com, Ahad (30/3/2014).

Menurut Afifuddin, Bawaslu harus aktif dan jangan hanya menunggu laporan masyarakat tentang pelanggaran kampanye. "Ini membuat Bawaslu kurang cepat dalam menyikapi dari beberapa kasus pelanggaran kampanye," imbuhnya.

Afifuddin menambahkan, Bawaslu harus mawas. Sebab, kesalahan Bawaslu ini merupakan kesalahan yang berulang-ulang dan seharusnya bisa dicegah dengan membandingkan dari pemilu sebelumnya.

"Yang menjadikan tantangan Bawaslu adalah menunjukkan kinerjanya kepada publik. Kuatnya struktur Bawaslu dibarengan hasil yang bisa dinikmati publik. KPU mendiskualifikasi caleg yang tidak melaporkan dana kampanye, tapi malah Bawaslu menghidupkan atau meloloskan kembali hanya dengan membuat pelaporan," tegasnya.()

Post: LampungPost

Link: http://lampost.co/berita/jppr-soal-ketegasan-bawaslu-harus-contoh-kpk

Tahapan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 2014

Tahapan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 2014

Tahapan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 2014

TAHAPAN PEMILIHAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN 2014

NO	WAKTU	PROGRAM/KEGIATAN	PELAKSANA
1	Des 2013 s/d 31 Mei 2014	Penyusunan, penetapan, dan pengundangan peraturan penyelenggaraan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden	Dilaksanakan oleh KPU
2	3 Mar s/d 20 Okt 2014	Sosialisasi, publikasi, dan pendidikan Pemilih	Dilaksanakan oleh KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, dan instansi terkait
3	1 Mei s/d 30 Jun 2014	Simulasi Pemungutan dan Penghitungan suara di TPS	Dilaksanakan oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota
4	3 Mar s/d 30 Sept 2014	Rapat kerja, rapat koordinasi, dan bimbingan teknis bagi KPU pada setiap tingkatan dan PPLN	Dilaksanakan oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota
5	10 Apr s/d 30 Agust 2014	Pembentukan Badan Penyelenggara Pemilu Adhoc: a. PPK, PPS dan PPSLN b. KPPS dan KPPSLN c. Pantarlih dan Pantarlih LN
6	3 Mar s/d 8 Juli 2014 22 Juli s/d 8 Sept 2014	Pengadaan dan pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden: a. Putaran I b. Putaran II	Paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara telah sampai di KPPS
PELAKSANAAN
PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH
8	3 s/d 23 Mar 2014	Permintaan data WNI yang berumur 17 tahun pada tanggal 10 April s/d 9 Juli 2014 kepada Kemendagri	Dilaksanakan oleh KPU
Pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih
10	11 s/d 20 Apr 2014	Sinkronisasi DPT Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD (DPS Pemilu Presiden dan Wakil Presiden) dengan DPTb, DPK, DPKTb dan Pemilih baru pasca Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD	Dilaksanakan oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota
	21 Apr s/d 10 Mei 2014	Pemutakhiran terhadap Pemilih yang berumur 17 tahun pada tanggal 10 April s/d 9 Juli 2014 dan DPTb	Dilaksanakan oleh PPS
12	11 s/d 12 Mei 2014	Penetapan DPS hasil pemutakhiran	Dilaksanakan oleh PPS
13	13 s/d 19 Mei 2014	Pengumuman DPS hasil pemutakhiran	Dilaksanakan oleh PPS
14	20 s/d 26 Mei 2014	Masukan dan tanggapan masyarakat terhadap DPS hasil pemutakhiran	Dilaksanakan oleh PPS
15	27 Mei s/d 2 Juni 2014	Perbaikan terhadap DPS hasil pemutakhiran	Dilaksanakan oleh PPS
Penetapan dan rekapitulasi DPT
17	3 s/d 4 Juni 2014	Penyusunan DPT di PPS	Dilaksanakan oleh PPS
18	5 s/d 6 Juni 2014	Penyusunan dan rekapitulasi di PPK	Dilaksanakan oleh PPK
19	7 s/d 9 Juni 2014	Rekapitulasi dan penetapan di KPU Kabupaten/Kota	Dilaksanakan oleh KPU Kabupaten/Kota
20	10 s/d 11 Juni 2014	Rekapitulasi di KPU Provinsi	Dilaksanakan oleh KPU Provinsi
21	12 s/d 13 Juni 2014	Rekapitulasi di KPU	Dilaksanakan oleh KPU
22	5 Juni s/d 1 Juli 2014	Penyusunan Daftar Pemilih Khusus (DPK)	Dilaksanakan oleh PPS
23	1 s/d 2 Juli 2014	Penetapan DPK	Dilaksanakan oleh KPU Provinsi
PENCALONAN
25	17 Mei 2014	Penetapan jumlah dukungan perolehan suara dan kursi untuk pencalonan Presiden dan Wakil Presiden	Dilaksanakan oleh KPU
26	11 s/d 17 Mei 2014	Pengumuman masa pendaftaran	Dilaksanakan melalui laman KPU dan/atau sarana yang lain
27	18 s/d 20 Mei 2014	Pendaftaran pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden	Dilaksanakan oleh partai politik atau gabungan partai politik
28	19 s/d 23 Mei 2014	Pemeriksaan kesehatan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden	Bakal pasangan calon diberi surat pengantar pemeriksaan kesehatan setelah menyampaikan surat pencalonan
29	18 s/d 23 Mei 2014	Verifikasi terhadap kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan administrasi pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden	Dilaksanakan oleh KPU untuk setiap pasangan calon paling lama 4 (empat) hari sejak diterimanya surat pencalonan
30	22 s/d 24 Mei 2014	Pemberitahuan secara tertulis hasil verifikasi kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan administrasi pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden kepada partai politik atau gabungan partai politik	Dilaksanakan oleh KPU kepada partai politik atau gabungan partai politik pada hari ke (5) lima sejak diterimanya surat pencalonan
31	24 s/d 26 Mei 2014	Perbaikan kelengkapan persyaratan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden	Dilaksanakan oleh partai politik atau gabungan partai politik, paling lama 3 (tiga) hari sejak diterimanya surat pemberitahuan hasil verifikasi
32	25 s/d 27 Mei 2014	Penyerahan perbaikan kelengkapan persyaratan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden oleh partai politik atau gabungan partai politik kepada KPU.	Dilaksanakan oleh partai politik atau gabungan partai politik pada hari ke 4 (empat) sejak diterimanya surat pemberitahuan hasil verifikasi
33	26 s/d 29 Mei 2014	Verifikasi hasil perbaikan kelengkapan persyaratan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden	Dilaksanakan oleh KPU paling lama 3 (tiga) hari sejak diterimanya surat perbaikan
34	28 s/d 30 Mei 2014	10. Pemberitahuan tertulis hasil verifikasi perbaikan kelengkapan persyaratan administrasi pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden;	Dilaksanakan oleh KPU
35	29 Mei s/d 5 Juni 2014	Pengusulan bakal pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden pengganti	Pengusulan bakal pasangan calon dilaksanakan paling lama 7 (tujuh) hari sejak surat permintaan dari KPU diterima
36	30 Mei s/d 8 Juni 2014	Pemeriksaan kesehatan pasangan calon pengganti
37	29 Mei s/d 8 Juni 2014	Verifikasi kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan administrasi bakal pasangan Presiden dan/atau Wakil Presiden pengganti	Dilaksanakan oleh KPU paling lama 4 (empat) hari sejak diterimanya surat pengusulan
38	2 s/d 9 Juni 2014	Pemberitahuan tertulis hasil verifikasi kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan administrasi bakal pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden pengganti	Dilaksanakan oleh KPU paling lama pada hari ke 5 (lima) sejak diterimanya surat pengusulan
39	31 Mei s/d 10 Juni 2014	Penetapan nama-nama pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden	Dilaksanakan oleh KPU
40	1-11- Juni 2014	Pengambilan nomor urut serta penetapan nomor urut dan pengumuman pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden	Dilaksanakan oleh KPU dan dihadiri oleh pasangan calon
KAMPANYE
42	2-12 Juni 2014	Pertemuan antar peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden/tim kampanye tentang pelaksanaan kampanye	Dikoordinasikan oleh KPU
43	3-13 Juni 2014	Deklarasi Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Berintegritas	Dilaksanakan oleh KPU, pasangan calon, dan tim kampanye
44	4 Juni s/d 5 Juli 2014 14 Juni s/d 5 Juli 2014	Kampanye	Dilaksanakan oleh pasangan calon dan tim kampanye
45	6 s/d 8 Juli 2014	Masa tenang	Dilaksanakan oleh pasangan calon dan tim kampanye
Laporan dana kampanye
	7-17 Juni 2014	Laporan rekening khusus	Dilaksanakan oleh pasangan calon dan tim kampanye
	3-13 Juni 2014	Laporan penerimaan dana kampanye periode I	Dilaksanakan oleh pasangan calon dan tim kampanye
	4-14 Juni 2014	Pengumuman penerimaan dana kampanye periode I	Dilaksanakan oleh KPU
	6 Juli 2014	Laporan penerimaan dana kampanye periode II	Dilaksanakan oleh pasangan calon dan tim kampanye
	7 Juli 2014	Pengumuman penerimaan dana kampanye periode II	Dilaksanakan oleh KPU
	18 Juli 2014	Laporan penerimaan dan penggunaan dana kampanye	Dilaksanakan oleh Pasangan Calon kepada KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota
	24 Juli 2014	Penyampaian laporan penerimaan dan penggunaan dana kampanye ke Kantor Akuntan Publik (KAP)	Dilaksanakan oleh Pasangan Calon kepada KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota
	24 Juli s/d 6 Sept 2014	Audit Dana Kampanye	Dilaksanakan oleh KAP
	6 Sept 2014	Penyampaian hasil audit kepada KPU, KPU Provinsi dan KPU kabupaten/kota	Dilaksanakan oleh KAP
	13 Sept 2014	Pemberitahuan hasil audit dana Kampanye kepada pasangan calon dan tim kampanye	Dilaksanakan oleh KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota
	16 Sept 2014	Pengumuman hasil audit dana kampanye	Dilaksanakan oleh KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota
PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA
Persiapan
	2 Juni s/d 8 Juli 2014	Monitoring persiapan pemungutan suara	Dilaksanakan oleh KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, dan PPS/PPLN
	sebelum 6 Juli 2014	Pengumuman dan pemberitahuan tempat dan waktu pemungutan suara	Dilaksanakan oleh PPS dan PPLN
	7 s/d 8 Juli 2014	Penyiapan TPS/TPSLN	Dilaksanakan oleh KPPS/KPPSLN
	8 Juli 2014	Pidato Ketua KPU menjelang pemungutan suara
Pelaksanaan
	9 Juli 2014	Pemungutan dan penghitungan suara di TPS	Dilaksanakan oleh KPPS
	4 s/d 6 Juli 2014	Pemungutan suara di TPSLN	Dilaksanakan oleh KPPSLN
	9 Juli 2014	Penghitungan suara di TPSLN	Dilaksanakan oleh KPPSLN
	9 Juli 2014	Penghitungan suara di TPSLN	Dilaksanakan oleh KPPSLN
	9 Juli 2014	Penyusunan berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara di TPS/TPSLN	Dilaksanakan oleh KPPS/KPPSLN
	9 Juli 2014	Pengumuman hasil penghitungan suara di TPS/TPSLN	Dilaksanakan oleh KPPS/KPPSLN
	9 Juli 2014	Penyampaian hasil penghitungan suara dan alat kelengkapan di TPS/TPSLN kepada PPS/PPLN di setiap TPS/TPSLN	Dilaksanakan oleh KPPS/KPPSLN
REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA
	10 s/d 12 Juli 2014	PPS a. Rekapitulasi hasil penghitungan suara dan penyusunan berita acara b. Pengumuman rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat desa/kelurahan c. Penyampaian berita acara, rekapitulasi hasil penghitungan suara dan alat kelengkapan suara	Dilaksanakan oleh PPS
	13 s/d 15 Juli 2014	PPK a. Rekapitulasi hasil penghitungan suara dan penyusunan berita acara b. Pengumuman salinan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat kecamatan c. Penyampaian berita acara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat kecamatan kepada KPU Kabupaten/Kota	Dilaksanakan oleh PPK
	10 s/d 14 Juli 2014	PPLN a. Penghitungan suara melalui pos dan drop box b. Rekapitulasi hasil penghitungan suara dan penyusunan berita acara c. Pengumuman rekapitulasi hasil penghitungan suara di PPLN d. Penyampaian berita acara, rekapitulasi hasil penghitungan suara dan alat kelengkapan suara	Dilaksanakan oleh PPSLN
KPU Kabupaten/Kota
	16 s/d 17 Juli 2014	Rekapitulasi hasil penghitungan suara dan penyusunan berita acara b. Pengumuman salinan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat kabupaten/kota c. Penyampaian berita acara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat kabupaten/kota kepada KPU Provinsi	Dilaksanakan oleh KPU Kabupaten/Kota
	18 s/d 19 Juli 2014	KPU Provinsi a. Rekapitulasi hasil penghitungan suara dan penyusunan berita acara b. Pengumuman salinan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat provinsi c. Penyampaian berita acara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat provinsi kepada KPU	Dilaksanakan oleh KPU Provinsi
	20 s/d 22 Juli 2014	KPU a. Rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat provinsi dan PPLN b. Penyusunan berita acara	Dilaksanakan oleh KPU
PENETAPAN HASIL PEMILU
	21 s/d 22 Juli 2014	Penetapan dan pengumuman hasil Pemilu secara nasional	Dilaksanakan pemungutan suara putaran II jika tidak memenuhi ketentuan undang-undang
PENETAPAN HASIL PEMILU
	21 s/d 22 Juli 2014	Penetapan dan pengumuman hasil Pemilu secara nasional	Dilaksanakan pemungutan suara putaran II jika tidak memenuhi ketentuan undang-undang
PERSELISIHAN HASIL PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN
	23 s/d 25 Juli 2014	Pengajuan perselisihan hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden ke Mahkamah Konstitusi
	4 s/d 21 Agust 2014	Penyelesaian perselisihan hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di Mahkamah Konstitusi
	22 s/d 24 Agust 2014	PENETAPAN HASIL PEMILU Penetapan hasil Pemilu pasca putusan Mahkamah Konstitusi
PENGUCAPAN SUMPAH/JANJI
	20 Okt 2014	Pelantikan dan pengucapan sumpah/janji Presiden dan Wakil Presiden terpilih dan pemberitahuan kepada para pihak	MPR
PUTARAN KEDUA
KAMPANYE
	26 Agust s/d 5 Sept 2014	Kampanye putaran II (penajaman visi, misi, dan program)	Dilaksanakan oleh pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden dan tim kampanye
	6 s/d 8 Sept 2014	Masa tenang	Dilaksanakan oleh pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden dan tim kampanye
PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA
Persiapan
	25 Agust s/d 8 Sept 2014	Monitoring persiapan pemungutan suara	Dilaksanakan oleh KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, dan PPS/PPLN
	sebelum 6 Sept 2014	Pengumuman dan pemberitahuan tempat dan waktu pemungutan suara	Dilaksanakan oleh PPS dan PPLN
	7 s/d 8 Sept 2014	Penyiapan TPS/TPSLN	Dilaksanakan oleh KPPS/KPPSLN
	8 Sept 2014	Pidato Ketua KPU menjelang pemungutan suara
Pelaksanaan
	9 Sept 2014	Pemungutan dan penghitungan suara di TPS	Dilaksanakan oleh KPPS
	5 s/d 7 Sept 2014	Pemungutan suara di TPSLN	Dilaksanakan oleh KPPSLN
	9 Sept 2014	Penghitungan suara di TPSLN	Dilaksanakan oleh KPPSLN
	9 Sept 2014	Penyusunan berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara di TPS/TPSLN	Dilaksanakan oleh KPPS/KPPSLN
	9 Sept 2014	Pengumuman hasil penghitungan suara di TPS/TPSLN	Dilaksanakan oleh KPPS/KPPSLN
	9 Sept 2014	Penyampaian hasil penghitungan suara dan alat kelengkapan di TPS/TPSLN kepada PPS/PPLN di setiap TPS/TPSLN	Dilaksanakan oleh KPPS/KPPSLN
REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA
	10 s/d 12 Sept 2014	PPS a. Rekapitulasi hasil penghitungan suara dan penyusunan berita acara b. Pengumuman rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat desa/kelurahan c. Penyampaian berita acara, rekapitulasi hasil penghitungan suara dan alat kelengkapan suara	Dilaksanakan oleh PPS
	13 s/d 14 Sept 2014	PPK a. Rekapitulasi hasil penghitungan suara dan penyusunan berita acara b. Pengumuman salinan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat kecamatan c. Penyampaian berita acara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat kecamatan kepada KPU Kabupaten/Kota	Dilaksanakan oleh PPK
	10 s/d 13 Sept 2014	PPLN a. Penghitungan suara melalui pos dan drop box b. Rekapitulasi hasil penghitungan suara dan penyusunan berita acara c. Pengumuman rekapitulasi hasil penghitungan suara di PPLN d. Penyampaian berita acara, rekapitulasi hasil penghitungan suara dan alat kelengkapan suara	Dilaksanakan oleh PPSLN
	15 s/d 16 Sept 2014	KPU Kabupaten/Kota a. Rekapitulasi hasil penghitungan suara dan penyusunan berita acara b. Pengumuman salinan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat kabupaten/kota c. Penyampaian berita acara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat kabupaten/kota kepada KPU Provinsi	Dilaksanakan oleh KPU Kabupaten/Kota
	17 s/d 18 Sept 2014	KPU Provinsi a. Rekapitulasi hasil penghitungan suara dan penyusunan berita acara. Pengumuman salinan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat provinsi c. Penyampaian berita acara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat provinsi kepada KPU	Dilaksanakan oleh KPU Provinsi
	19 s/d 21 Sept 2014	KPU a. Rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat provinsi dan PPLN b. Penyusunan berita acara	Dilaksanakan oleh KPU
PENETAPAN HASIL PEMILU
	19 s/d 21 Sept 2014	Penetapan dan pengumuman hasil Pemilu secara nasional
PERSELISIHAN HASIL PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN
	22 s/d 24 Sept 2014	Pengajuan perselisihan hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden ke Mahkamah Konstitusi
	25 Sept s/d 14 Okt 2014	Penyelesaian perselisihan hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di Mahkamah Konstitusi
	14 s/d 15 Okt 2014	PENETAPAN HASIL PEMILU Penetapan hasil Pemilu pasca putusan Mahkamah Konstitusi
PENGUCAPAN SUMPAH/JANJI
	20 Okt 2014	Pelantikan dan pengucapan sumpah/janji Presiden dan Wakil Presiden terpilih dan pemberitahuan kepada para pihak	MPR
PENYELESAIAN
	Juli atau Sept 2014	Pembubaran Badan Penyelenggara Pemilu Adhoc	Dilaksanakan oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota: 1. Dalam hal putaran I Dilaksanakan pada bulan Juli 2014; 2. Dalam hal putaran II Dilaksanakan pada bulan September 2014.
		Evaluasi pelaksanaan, penyusunan dan penyampaian laporan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden:
	Paling lambat 3 Nov 2014	KPU Kabupaten/Kota dan KPU Provinsi	Dilaksanakan oleh KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota disampaikan oleh KPU
	Paling lambat 19 Nov 2014	KPU	Dilaksanakan oleh KPU disampaikan kepada Presiden dan DPR
	21 Okt s/d 31 Des 2014	Penyusunan Dokumentasi
	1 Jan 2015 s/d 20 Okt 2019	Pengelolaan arsip